Talk to an Advisor

Uncategorized

Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (1)

August 31, 2017 · 2 min read

Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (1)

PERATURAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER. 02 / MEN /III / 2008
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
a. Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 20/MEN/III/2004 Tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.KEP.21/MEN/III/2004 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Pemandu Nyanyi/Karaoke perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan ketenagakerjaan dan otonomi daerah.
b. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (4) Undang–Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
c. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu diatur tata cara penggunaan tenaga kerja asing.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan tata cara penggunaan tenaga kerja dengan Peraturan Menteri.

Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan
Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1951 Nomor 4 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201) ;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687) ;
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4009) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31 /P Tahun 2007.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

NEXT

Your Business Challenge Is Our Starting Point.

Whether you are redesigning your organization, optimizing workforce capacity, strengthening leadership, transforming HR or preparing for the next stage of growth, start with a conversation.

Confidential. Business-focused. Senior-led.

Let's Talk About Your Challenge.

Tell us what you are trying to solve and our team will route your inquiry to the appropriate HRD Forum specialist.

What are you looking for?*
Talk to an Advisor